(Foto Istimewa)
Purwakarta – TabloidTipikornews.com — Agenda klarifikasi dan verifikasi pengelolaan limbah cair PT Indorama Polychem Indonesia yang difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta, Jumat (13/11/2026), belum berjalan sesuai rencana.
Ketua Komunitas Madani Purwakarta (KMP), Ir. Zaenal Abidin, MP., menyampaikan bahwa pihak perusahaan hadir dalam pertemuan tersebut, namun proses verifikasi bersama KMP tidak terlaksana.
Kondisi itu membuat KMP meminta DLH mengambil langkah lanjutan dengan melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi perusahaan.
“Kami ingin persoalan ini diperiksa secara objektif. Bukan untuk mengganggu kegiatan perusahaan, tetapi untuk memastikan pengelolaan limbah cair berjalan sesuai ketentuan,” ujar Zaenal.
Menurutnya, ada sejumlah hal yang perlu dicocokkan, mulai dari hasil uji laboratorium, kapasitas produksi, debit air limbah, pencatatan flowmeter, penggunaan bahan kimia, hingga operasional instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
KMP mencatat sedikitnya tujuh aspek teknis yang perlu diperiksa, termasuk neraca air perusahaan, konsistensi hasil pengujian laboratorium, serta dokumen teknis pengelolaan limbah.
Zaenal mengatakan, hasil uji laboratorium perlu dilihat bersama data operasional dan kondisi sebenarnya di lapangan agar penilaian terhadap kepatuhan lingkungan dapat dilakukan secara menyeluruh.
Minta pemeriksaan melibatkan sejumlah pihak
Atas belum terlaksananya verifikasi bersama, KMP berencana meminta DLH Kabupaten Purwakarta melakukan pemeriksaan faktual ke lokasi perusahaan.
KMP juga mendorong keterlibatan unsur masyarakat, koordinasi dengan Unit Tipidter Satreskrim Polres Purwakarta apabila diperlukan sesuai kewenangannya, serta awak media untuk peliputan dan dokumentasi.
Pemeriksaan diharapkan mencakup kondisi IPAL, flowmeter, penggunaan air, bahan kimia, kapasitas produksi, dan debit air limbah. Pengambilan sampel pembanding juga diharapkan dapat dilakukan apabila diperlukan sesuai prosedur.
“Kalau pertemuan bersama belum menghasilkan verifikasi, kami berharap DLH tetap melanjutkan pengawasan melalui pemeriksaan langsung. Jangan sampai persoalan ini berhenti begitu saja,” katanya.
KMP ingatkan hak masyarakat
Zaenal juga mengingatkan bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan dalam pengawasan lingkungan.
Sementara Pasal 71 mengatur kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan lingkungan hidup.
“Kami menjalankan fungsi kontrol sosial. Harapan kami, semua pihak bisa terbuka dan persoalan ini diselesaikan berdasarkan data serta pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
KMP menyatakan akan terus mengikuti perkembangan persoalan tersebut dan meminta DLH memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut pengawasan.
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai alasan pihak perusahaan tidak mengikuti verifikasi bersama serta tanggapan resmi PT Indorama Polychem Indonesia masih perlu dikonfirmasi kepada pihak perusahaan.
(YA)