(Foto: Ilustrasi)
Oleh: Muhamad Rifqi Saeful Fajri
IPME02, Universitas Pamulang Kota Serang
SERANG Tabloidtipikornews.com– Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berlandaskan prinsip “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Prinsip tersebut menegaskan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan oleh wakil yang dipilih rakyat, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme pemilihan umum semata. Demokrasi juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mengawasi jalannya pemerintahan, serta ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama.
Bagi bangsa Indonesia, demokrasi memiliki ciri khas tersendiri, yaitu Demokrasi Pancasila. Nilai-nilai demokrasi tersebut telah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan cita-cita mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Semangat demokrasi juga telah tumbuh sejak masa perjuangan bangsa. Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 menjadi bukti bahwa persatuan dan kesadaran kolektif mampu menjadi kekuatan besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai tersebut kemudian melahirkan semangat kepahlawanan yang terus diwariskan kepada generasi penerus bangsa.
Di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks, penerapan sistem demokrasi menjadi sangat penting dalam menjaga persatuan nasional. Melalui demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Perbedaan pandangan tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari kekayaan dalam kehidupan demokratis.
Selain menjaga persatuan, demokrasi juga berfungsi sebagai penjaga konstitusi. Konstitusi menjadi hukum tertinggi yang mengatur pembagian kekuasaan, perlindungan hak-hak warga negara, serta menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Keberadaan lembaga-lembaga negara yang independen, khususnya lembaga peradilan, menjadi faktor penting untuk memastikan konstitusi ditegakkan secara konsisten. Dengan demikian, penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah dan keseimbangan antarlembaga negara tetap terjaga.
Di sisi lain, penegakan hukum yang adil merupakan fondasi utama dalam negara demokrasi. Prinsip supremasi hukum menempatkan setiap orang pada kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun status sosial. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum.
Oleh karena itu, lembaga penegak hukum dituntut bekerja secara profesional, independen, dan transparan agar mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif akan memperkuat kepercayaan publik terhadap negara.
Pada akhirnya, demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, pendidikan politik yang berkelanjutan, serta kesadaran bersama untuk menghormati perbedaan. Dengan pemahaman demokrasi yang baik, masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai kepentingan yang dapat memecah belah persatuan bangsa.
Demokrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh warga negara. Dengan menjaga persatuan, menghormati konstitusi, dan menegakkan hukum secara adil, cita-cita Indonesia sebagai negara yang demokratis, berdaulat, adil, dan makmur dapat terus diwujudkan.