Tangerang Selatan – TabloidTipikorNews.com
Dalam desain tata kelola pemerintahan daerah, DPRD dan Bupati merupakan mitra sejajar. Bukan atasan dan bawahan, apalagi sekutu tanpa batas yang bisa saling melindungi kepentingan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan atau checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Namun, persoalan muncul ketika kemitraan berubah menjadi kompromi kepentingan. Ketika fungsi pengawasan tidak lagi dijalankan secara kritis, sementara pembahasan anggaran justru diduga menjadi ruang transaksi antara oknum legislatif dan eksekutif.
Jika kondisi seperti ini terjadi, pengawasan bisa kehilangan taringnya. APBD yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru berisiko menjadi ladang kepentingan segelintir elite.
Lima Modus yang Patut Diwaspadai
1. Jual Beli Pengesahan APBD
Ini merupakan salah satu modus yang paling klasik sekaligus berbahaya. Persetujuan terhadap Rancangan APBD yang seharusnya melalui pembahasan kritis dan transparan, berpotensi berubah menjadi transaksi kepentingan.
Imbalannya bisa berbentuk komisi, proyek titipan, hingga janji jabatan. Padahal, APBD merupakan uang rakyat yang harus dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Dalam perspektif hukum, apabila terbukti terdapat pemberian atau penerimaan imbalan untuk memengaruhi keputusan pejabat, praktik tersebut dapat masuk dalam kategori suap, gratifikasi, atau tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pokir dan Dana Hibah yang Dibajak
Dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD dan dana hibah seharusnya menjadi sarana untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Namun, mekanisme tersebut rawan disalahgunakan apabila anggaran diarahkan kepada proyek, kelompok, atau yayasan yang memiliki kedekatan dengan elite politik.
Bukan lagi berdasarkan kebutuhan masyarakat, melainkan karena hubungan kepentingan dan potensi keuntungan tertentu.
Jika anggaran tidak didasarkan pada kebutuhan riil, tidak memenuhi ketentuan, atau dipertanggungjawabkan secara tidak benar, praktik tersebut patut diperiksa karena berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan kerugian keuangan daerah.
3. Tender yang Diduga Sudah Diatur Pemenangnya
Pengadaan barang dan jasa pemerintah seharusnya berjalan melalui proses yang transparan, kompetitif, dan adil.
Namun, persoalan muncul ketika proses tender diduga hanya menjadi formalitas, sementara pemenangnya telah diarahkan sejak awal melalui kesepakatan tersembunyi.
Jika benar terjadi pengaturan pemenang dengan imbalan tertentu, persaingan usaha menjadi tidak sehat. Kontraktor yang memiliki kemampuan terbaik belum tentu menang, sementara pihak yang memiliki kedekatan atau bersedia memberikan imbalan justru memperoleh keuntungan.
Dampaknya bisa sangat luas. Kualitas pekerjaan menurun, material tidak sesuai spesifikasi, proyek cepat rusak, dan anggaran negara atau daerah tidak memberikan manfaat maksimal.
Pada akhirnya, masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut harus menanggung akibatnya.
4. Izin Usaha dan Sumber Daya Alam yang Diperjualbelikan
Penerbitan izin usaha, persetujuan lingkungan, hingga pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian dari kewenangan pemerintahan yang harus dijalankan berdasarkan aturan.
Namun, sektor ini juga rawan penyalahgunaan apabila terdapat oknum yang memperjualbelikan kewenangan atau mempermudah perizinan demi keuntungan pribadi maupun kelompok.
Jika praktik semacam itu terjadi, dampaknya bukan hanya kerugian keuangan daerah, tetapi juga kerusakan lingkungan, konflik lahan, serta hilangnya hak masyarakat yang terdampak.
Keuntungan mungkin hanya dinikmati segelintir pihak, sementara kerugian sosial dan lingkungan harus ditanggung masyarakat luas.
5. Fungsi Pengawasan yang Sengaja Ditumpulkan
DPRD memiliki instrumen pengawasan yang kuat, antara lain hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. DPRD juga memiliki kewenangan dalam membahas serta menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah.
Namun, semua instrumen tersebut tidak akan berarti apabila tidak digunakan secara sungguh-sungguh.
Ketika kompromi politik lebih diutamakan daripada kepentingan publik, rapat pengawasan berpotensi hanya menjadi formalitas. Kritik berubah menjadi basa-basi, sementara persoalan yang seharusnya diperiksa justru dibiarkan tanpa penyelesaian.
Di sinilah bahaya terbesar muncul: lembaga yang seharusnya mengawasi kekuasaan justru kehilangan keberanian untuk menjalankan fungsinya.
Siapa yang Paling Dirugikan?
Jawabannya jelas: masyarakat.
Ketika anggaran diduga diselewengkan, proyek di-mark-up, atau kegiatan fiktif dimasukkan ke dalam belanja daerah, keuangan daerah berpotensi mengalami kerugian.
Dampaknya bisa terlihat dari kualitas infrastruktur yang buruk. Jalan baru cepat berlubang, jembatan mengalami kerusakan sebelum waktunya, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan tidak dibangun sesuai standar.
Lebih jauh, prioritas pembangunan juga bisa bergeser. Bukan lagi berdasarkan kebutuhan masyarakat, melainkan berdasarkan kepentingan pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan anggaran.
Aspirasi warga akhirnya hanya menjadi pelengkap dokumen perencanaan.
Yang lebih berbahaya adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat. Masyarakat menjadi apatis, enggan mengawasi, bahkan mulai menganggap penyimpangan anggaran sebagai sesuatu yang biasa.
Padahal, ketika korupsi dianggap biasa, demokrasi di tingkat daerah sedang menghadapi persoalan serius.
Masih Ada Jalur Kontrol
Meski pengawasan internal tidak berjalan maksimal, bukan berarti masyarakat tidak memiliki ruang untuk melakukan kontrol.
Pertama, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
BPK memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk keuangan pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan dapat menjadi bahan penting untuk mengungkap ketidakwajaran belanja dan indikasi penyimpangan anggaran.
Kedua, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
Kementerian Dalam Negeri dan gubernur memiliki peran dalam evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk aspek tertentu dalam proses pembentukan dan evaluasi APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, Aparat Penegak Hukum.
Dugaan suap dalam pembahasan APBD, gratifikasi perizinan, pengaturan tender, hingga penyalahgunaan anggaran dapat dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, maupun Kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
Keempat, Masyarakat, LSM, dan Media.
Kontrol sosial merupakan salah satu benteng penting dalam menjaga pemerintahan yang bersih. Masyarakat berhak meminta keterbukaan informasi, LSM dapat mengawal penggunaan anggaran, dan pers memiliki peran menyampaikan informasi serta melakukan pengawasan melalui pemberitaan yang independen dan berimbang.
Semua pihak memiliki tanggung jawab untuk memastikan uang rakyat benar-benar digunakan bagi kepentingan rakyat.
Jangan Biarkan Kolusi Menjadi Budaya
DPRD dan Bupati boleh bermitra, tetapi tidak boleh menjadikan kemitraan sebagai alasan untuk saling melindungi apabila terjadi penyimpangan.
Kemitraan dibangun untuk memperkuat pembangunan daerah, bukan untuk berbagi kepentingan, membagi proyek, atau mengamankan kekuasaan.
APBD bukan milik Bupati. Bukan pula milik anggota DPRD. APBD adalah instrumen keuangan daerah yang bersumber dari uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Selama masyarakat diam, penyimpangan akan semakin sulit dibongkar. Namun, selama masyarakat berani mengawasi, meminta transparansi, dan melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran, ruang untuk melakukan penyimpangan akan semakin sempit.
Karena pada akhirnya, ketika legislatif dan eksekutif diduga bermain mata di balik palu APBD, yang dipertaruhkan bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran.
Yang dipertaruhkan adalah keadilan, kepercayaan publik, dan masa depan masyarakat. Dan ketika uang rakyat disalahgunakan, rakyatlah yang harus membayar paling mahal.
Penulis: Ari ND
