Foto:(Dok Supratman)
Jakarta Tabloid Tipikor– Empat pemuda yang menamakan diri sebagai Pemuda Peduli Bangsa menyampaikan seruan moral kepada para elit politik dan pemerintah terkait maraknya aksi massa yang belakangan semakin memanas di berbagai daerah di Indonesia.
Dalam pernyataannya, mereka menegaskan bahwa keresahan rakyat tidak boleh diabaikan, terutama terkait kebijakan yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Kami turun bukan untuk kepentingan politik siapa pun, tapi murni demi bangsa ini. Kami ingin para elit politik peka terhadap jeritan rakyat, agar gejolak aksi massa tidak semakin merajalela,” ujar Mozae, salah satu perwakilan Pemuda Peduli Bangsa, Sabtu (30/8/2025).
Tiga Tuntutan Utama
Dalam aksinya, para pemuda tersebut menyampaikan tiga poin utama kepada pemerintah dan DPR, yakni:
1. Membatalkan kenaikan tunjangan anggota DPR yang dinilai menjadi pemicu lahirnya gelombang aksi massa.
2. Mendesak percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Koruptor untuk menegakkan hukum yang adil serta mengembalikan aset negara bagi kepentingan rakyat.
3. Memproses secara cepat dan transparan kasus 7 anggota Polri yang diduga terlibat dalam penghilangan nyawa seorang driver ojek online, sebagai wujud supremasi hukum dan keadilan.
Menurut mereka, langkah cepat pemerintah dalam menindaklanjuti tiga poin tersebut dapat menjadi solusi untuk meredam amarah rakyat dan mengembalikan kepercayaan publik.
Saran untuk Pemerintah
Selain tuntutan, mereka juga memberikan sejumlah saran kepada pemerintah, antara lain:
Melakukan konsolidasi eksekutif dan legislatif untuk membangun komitmen politik yang berpihak kepada rakyat.
Menunda atau membatalkan kebijakan yang menimbulkan keresahan publik, khususnya kenaikan tunjangan DPR.
Mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor sebagai bukti keseriusan dalam pemberantasan korupsi.
Memperkuat transparansi penegakan hukum dengan menjamin keadilan bagi aparat yang melanggar hukum.
Evaluasi Hukum dan DPR
Para pemuda itu juga menilai penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari harapan. Hukum dinilai masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Banyak kasus korupsi lamban ditangani, sementara pelanggaran aparat sering tidak diproses secara transparan.
Mereka menegaskan, reformasi hukum mutlak dilakukan agar hukum benar-benar tegak tanpa pandang bulu.
Sementara itu, DPR RI juga dinilai gagal memenuhi harapan rakyat sebagai lembaga legislatif. Kritik mereka antara lain:
1. Kebijakan yang tidak pro-rakyat, seperti rencana kenaikan tunjangan DPR.
2. Maraknya kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR.
3. Lemahnya fungsi pengawasan terhadap pemerintah serta minim transparansi.
“Langkah cepat, tegas, dan berpihak pada rakyat akan mampu meredam potensi gejolak sosial sekaligus mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan lembaga negara,” tegas mereka.
Penulis: Ali Muhyidin, MoH. Zaenudin, Dikri Mulia, Erwan Haryadi.
Laporan : Supratman